Dewan Minta BKD dan Dikjar Koordinasi
KERINCI - Demi menunjang pembelajaran untuk pelajar yang ada di Kabupaten Kerinci, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci meminta penempatan pemerataan guru. Baik di wilayah perkotaan maupun pelosok desa yang ada di Kabupaten Kerinci. Tenaga didik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci nampak masih belum merata. Ada di antara sekolah telah memiliki guru berstatus PNS hampir mencukup kebutuhan akan tenaga didik yang diperlukan sekolah bersangkutan.
Namun ada pula di antaranya dalam satu sekolah hanya terdapat beberapa orang guru yang berstatus PNS, selebihnya adalah guru berstatus honorer. Minimnya jumlah guru berstatus PNS ini banyak ditemui di wilayah pedesaan terpencil.KERINCI - Demi menunjang pembelajaran untuk pelajar yang ada di Kabupaten Kerinci, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci meminta penempatan pemerataan guru. Baik di wilayah perkotaan maupun pelosok desa yang ada di Kabupaten Kerinci. Tenaga didik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci nampak masih belum merata. Ada di antara sekolah telah memiliki guru berstatus PNS hampir mencukup kebutuhan akan tenaga didik yang diperlukan sekolah bersangkutan.
‘’Alokasi guru yang ditempatkan di pusat kota kabupaten nampaknya tidak sebanding dengan jumlah guru yang ditempatkan di daerah terpencil atau pedesaan. Akibatnya, daerah pedesaan minim guru PNS,” ungkap Atmawadi Ilyas, anggota DPRD Kerinci, kemarin. Ia juga mengatakan, melihat fenomena ini dewan berharap jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan dapat meninjau ulang penempatan para guru tersebut. ‘’Jangan sampai penempatan para guru PNS ini terkesan tidak merata dan menumpuk di daerah perkotaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat mengharapkan pelayanan pendidikan maksimal dan merata. Oleh karena itu pemerataan tenaga guru dapat diprioritaskan,’’ tuturnya.
Dijelaskan, secara umum tingkat pemerataan guru PNS tersebut harus ditingkatkan terutama untuk Sekolah Dasar (SD). Secara umum memang jumlah SD jauh lebih banyak dibanding dengan jenjang pendidikan menengah, seperti SMP dan SMA. Karenanya ini dapat menjadi tolak ukur pemerataan mutu pendidikan, setidaknya tahap pertama pendidikan di beberapa daerah terpencil yang merupakan jenjang SD.
Selain itu juga ia berharap pihak BKD dan Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dalam penempatan guru ini. Sebelumnya DPRD kerinci juga telah melakukan rapat kerja dengan pihak terkait, untuk membahas masalah ini. ‘’Hendaknya BKD dan Dikjar bisa berkoordinasi, bahkan sebelumnya Dewan juga sudah memberitahukan tentang pemerataan guru di masing-masing daerah,” pungkasnya. (ina)
